Jakarta - Soal PAS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 ini bisa dijadikan acuan untuk Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 oleh Kemdikbud semester 1 mempelajari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 termasuk lembaga demikian, berikut beberapa soal PAS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 untuk Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ....a. Infrastruktur politikb. Suprastruktur politikc. Interest groupd. Pressure groupe. Political iguresJawaban b. Suprastruktur politik2. Pada dasarnya infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....a. Partai politikb. Lembaga negarac. Kelompok kepentingan interest groupd. Kelompok penekan pressure groupe. Pendapat umum publik opini bersama media massaJawaban b. Lembaga negara3. Perhatikan data berikut1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ....a. Nomor 1, 2, dan 3b. Nomor 3, 4, dan 5c. Nomor 2, 4, dan 6d. Nomor 3, 4, dan 6e. Nomor 4, 5, dan 6Jawaban e. Nomor 4, 5, dan 64. Menurut Pasal 2 ayat 1 Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....a. DPR dan MPRb. DPR dan DPDc. DPR dan DPRDd. DPD dan DPRDe. DPRD I dan DPRD IIJawaban b. DPR dan DPD5. Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ....a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilanb. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasarc. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesiad. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilane. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintahJawaban b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar6. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ....a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agungb. Melakukan pengawasan atas Anggota DPRc. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakimd. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undange. Memutuskan perkara berkaitan dengan pembubaran partai politikJawaban a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung7. Perhatikan data di bawah ini!1. Lembaga Swadaya Masyarakat2. Dewan Perwakilan Rakyat3. Dewan Perwakilan Daerah4. Komisi Pemberantasan Korupsi5. Presiden dan Wakil Presiden6. Mahkamah KonstitusiDari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ....a. 1, 2, 3 dan 4b. 1, 3, 4 dan 5c. 1, 3, 5 dan 6d. 2, 3, 5 dan 6e. 3, 4, 5 dan 6Jawaban d. 2, 3, 5 dan 68. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ....a. Pasal 20 Ayat 1b. Pasal 20 Ayat 2c. Pasal 20 Ayat 3d. Pasal 20 Ayat 4e. Pasal 20 Ayat 5Jawaban a. Pasal 20 Ayat 19. Negara demokrasi negara yang berkedaulatan rakyat menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ....a. Pancasilab. UUD NRI Tahun 1945c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945d. Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945e. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945Jawaban d. Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI Tahun 194510. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ....a. Adanya pemilu berkalab. Adanya supremasi hukumc. Adanya akuntabilitas politikd. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpule. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahanJawaban d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul11. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ....a. Mahkamah Agungb. Mahkamah Konstitusic. Dewan Perwakilan Rakyatd. Dewan Perwakilan Daerahe. Badan Pengawas KeuanganJawaban b. Mahkamah Konstitusi12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini ....a. sikap mental ditentukan dari atasb. banyak laporan fiktif/direkayasac. tidak menjalin kerjasama dengan negara laind. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomie. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahJawaban e. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah13. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu ....a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lainb. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lainc. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementeriand. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatane. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahunJawaban a. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain14. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan ....a. Asas kepastian hukumb. Asas kesamaanc. Asas keseimbangand. Asas perlakukan yang jujure. Asas larangan penyalahgunaan wewenangJawaban b. Asas kesamaan15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ....a. akuntabilitas publikb. public opportunityc. détournement de pouvoird. administratief beroepe. principle of legal securityJawaban a. akuntabilitas publik16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan ....a. Sentralisasib. Desentralisasic. Daerah otonomd. Otonomi daerahe. Tugas pembantuanJawaban d. Otonomi daerah17. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah ....a. Nomor 20 tahun 2005b. Nomor 3 tahun 2006c. Nomor 12 tahun 2006d. Nomor 12 tahun 2008e. Nomor 32 tahun 2014Jawaban d. Nomor 12 tahun 200818. Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh ....a. dipilih oleh partai politikb. dipilih langsung oleh rakyatc. pengangkatan kepala daerahd. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakate. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahJawaban b. dipilih langsung oleh rakyat19. Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Berikut yang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ....a. asas keterbukaanb. asas kesejahteraanc. asas kepastian hukumd. asas kepentingan umume. asas proporsionalitasJawaban b. asas kesejahteraan20. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ....a. Peradilan/yustisib. Politik luar negeric. Kebijakan pendidikand. Pertahanan dan keamanane. Moneter dan iskal nasionalJawaban c. Kebijakan pendidikanItulah soal PAS Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10, selamat belajar detikers! Simak Video "Kata IDI Soal Pemanggilan Dokter Tanpa Gelar " [GambasVideo 20detik] pal/pal

secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali